Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI di Sekretariat Jenderal DPR RI” di Jakarta, Rabu (26/1/2022). Foto: Novel/nvl

Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi untuk memberikan pemahaman bagaimana melaksanakan tata kelola atau governance yang baik dalam setiap melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Tata kelola yang baik dapat meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal ini disampaikan oleh Totok, sapaan akrab Setyanta Nugraha usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI yang bertemakan “Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI” di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

“Dengan governance atau tata kelola yang baik maka potensi-potensi terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara itu bisa diminimalisir atau bahkan di nol-kan sehingga tidak berpotensi adanya temuan eksternal yang sifatnya finansial misalkan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) atau bahkan mungkin kalau kita tidak hati-hati bisa temuannya dalam ranah pidana, itu lebih berbahaya,” jelas Totok.

Kemudian, ia juga menambahkan bahwa inti dari rapat koordinasi pengawasan ini adalah sebagai early warning system yaitu peringatan dini terhadap bagaimana kinerja Inspektorat Utama DPR RI ke depannya untuk mencegah adanya temuan eksternal maupun ke arah tindak pidana. “Intinya rakorwas ini adalah untuk early warning system, peringatan dini terhadap bagaimana kinerja ke depan itu bisa mencegah terjadinya hal-hal yang berpotensi adanya temuan eksternal maupun temuan yang berpotensi misalnya pidana,” tandasnya. 

Totok juga memiliki beberapa harapan tersendiri untuk Ittama Setjen DPR RI di Tahun 2022, salah satunya yaitu secara internal diharapkan adanya peningkatan kapabilitas Ittama yang bisa dilakukan dengan melalui pelatihan, pendidikan, ataupun bimtek kepada para auditor sehingga mereka dapat berfungsi sebagai strategic partner dan trusted advisor yang mana para auditor tersebut bekerja di awal sebagai peringatan dini. “Oleh karena itu, maka kita harus menguasai berbagai peraturan, regulasi dan lain sebagainya sehingga nanti kita bisa memandu teman-teman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rakorwas tersebut, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso, Wakil Ketua BURT Achmad Dimyati Natakusumah, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, kemudian beberapa pejabat Eselon II dan III di Setjen DPR RI, serta para narasumber mulai dari Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum pada Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Ikhwan Mulyawan, Inspektur V Kementerian Keuangan RI Raden Patrick W, Anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governansi Yunus Husein, dan perwakilan BPK RI Ahmad Adib Susilo. (nvl/sf)